AKSIRAKYATNEWS//BEKASI
Pengamat politik Bram Ananthaku menyoroti kondisi pemerintahan daerah yang dinilainya masih menghadapi berbagai persoalan. Ia menilai, pembenahan pemerintahan perlu menjadi perhatian utama agar pelayanan dan kepentingan masyarakat tetap berjalan.
Menurut Bram, persoalan pemerintahan tidak semestinya hanya berkutat pada status definitif seorang kepala daerah maupun keterbatasan kewenangan. Menurutnya, kewenangan yang tersedia harus dimanfaatkan untuk menghasilkan kerja nyata bagi masyarakat.
“Jangan sibuk menginginkan validasi untuk definitif dan bukan gercep melakukan pembenahan. Alasannya selalu kewenangan saya terbatas,” ujar Bram.
Pernyataan tersebut disampaikan Bram dalam Grup WhatsApp Forum Bebas Interaksi, Selasa (11/8/2026) pagi.
Bram juga mendorong seluruh unsur pemerintahan untuk memprioritaskan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Move on aja, gimana caranya semua unsur dijadikan prioritas kerja. Gak perlu harus definitif-definitif mulu yang diucap,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemerintahan seharusnya dinilai melalui hasil kerja dan manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata melalui status maupun pengakuan.
“Hidup itu bukan pengakuan diri, tapi mutlak melakukan sesuatu yang nyata,” tegasnya.Selain itu, Bram mengingatkan agar dinamika politik tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan.
“Jangan terlalu dalam memainkan dan membangun peta konflik,” ujarnya.
Bram berharap kritik dan perbedaan pandangan politik dapat menjadi bahan evaluasi untuk mendorong pemerintahan yang lebih efektif, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Red
About the Author
